POLEMIK PILKADA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Johan Rudin)

 

POLEMIK PILKADA DI TENGAH PANDEMI COVID-19

 (Johan Rudin)

Pandemi covid-19 kian meresahkan kehidupan masyarakat. Para ahli medis terus berusaha mencari solusi terbaik untuk mematikan virus berbahaya ini atau memutuskan rantai penyebarannya. Namun dalam pengamatan-pengamatan sederhana bisa dikatakan bahwa usaha-usaha ini kurang mendapat perhatian yang serius dari masyarakat pada umumnya. Dan kalau ditinjau lebih dalam sebenarnya bukan hanya masyarakat yang tidak mempedulikan usaha dari para ahli ini, tetapi juga para politisi dan pemerintah. Atas dasar ini, lahir sebuah pertanyaan yang cukup sederhana, yaitu: kira-kira siapa yang bertanggung jawab sepenuhnya atas masalah pandemi covid-19 ini, apakah masyarakat, para medis ataukah pemerintah?

Setiap orang mungkin saja bisa menjawab pertanyaan di atas dengan berbagai alasan dan pendasaran-pendasaran logis. Namun penulis berpendapat bahwa persoalan pandemi covid-19 semestinya menjadi tanggung jawab semua orang. Mengapa demikian? Karena pandemi ini tidak hanya menyerang masyarakat, atau menyerang para medis saja atau hanya menyerang pemerintah, tetapi menyerang semua manusia. Lalu, jika pandemi covid-19 ini menyerang kita semua, mengapa masih ada masyarakat yang belum memperhatikan dan menjalankan secara serius protokol kesehatan? Dan pertanyaan yang lebih urgen dan mendesak, mengapa pemerintah dengan tahu dan mau tetap menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi covid-19 ini? Pertanyaan terakhir ini akan menjadi fokus perhatian penulis dalam tulisan ini.

Semua orang tahu bahwa untuk terselenggaranya suatu pilkada membutuhkan dana yang besar dan persiapan yang relatif lama. Persiapan-persiapan terutama dibuat oleh para calon.  Salah satu hal yang dibuat pada masa sebelum pilkada itu adalah pemaparan visi dan misi dari setiap calon. Kesempatan pemaparan visi misi tentu momen yang tidak bisa dilewatkan baik oleh masyarakat maupun oleh calon itu sendiri. Masyarakat bisa menentukan pilihan yang baik dan mungkin benar bisa saja karena masyarakat sendiri menilai calon saat berkampanye atau sebaliknya saat kampanye menjadi kesempatan yang baik bagi para calon untuk mengarahkan pilihan masyarakat. Oleh karena itu pilkada tanpa kampanye tentu mustahil dan kampanye tanpa massa mungkin sulit.

 Gambaran di atas melahirkan suatu situasi kontradiktif. Pada satu sisi pemerintah mempropagandakan pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat tetapi di sisi lain memberi peluang terciptanya situasi yang mengumpulkan banyak orang. Dalam situasi ini, pemerintah memutuskan untuk tetap mengadakan pemaparan visi-misi, tetapi tanpa tatap muka dan coba menerapkan kampanye lewat daring.

“Saat ini, KPU masih menyiapkan revisi peraturan KPU tentang kampanye pilkada 2020. Anggota komisi pemilihan umum (KPU) Republik Indonesia, I Dewa Kade Wiaras Raka Sandi, dalam diskusi daring, senin (21/9), menjelaskan, KPU akan mengatur kampanye daring. Salah satunya, terkait akun resmi para calon kepala daerah dan pengawasan terhadap materinya. Pasngan calon gubernur dan wakil gubernur bisa memiliki 30 akun resmi. Sementara kepala daerah bisa memiliki hingga 20 akun resmi.” Kompas, Rabu, 23 September 2020, hlm., 2.

Pertanyaannya, apakah mungkin kampanye daring bisa berjalan mencapai tujuan yang diharapkan? Dan apakah semua masyarakat bisa mengambil bagian dalam kampanye daring itu? Dengan minimnya kemungkinan keterlibatan masyarakat dalam kampanye daring maka pemerintah tentu berada dalam situasi dilematis antara tetap menerapkan kampanye seperti biasa selama ini dengan kemungkinan penyebaran virus corona yang tinggi atau menerapkan kampanye daring dengan kemungkinan keterlibatan masyarakat yang rendah.

Ada kemungkinan lain yang dipikirkan bahwa kampanye tetap berjalan seperti biasa tetapi dengan memperketat protokol kesehatan. Penulis melihat hal ini tetap sangat berisiko. Kesadaran masyarakat untuk menaati protokol kesehatan masih amat rendah. Hal ini terbukti saat pendaftaran pasangan calon di beberapa daerah, Manggarai Barat, misalnya. Antusiasme masyarakat dengan pilihannya mendorong mereka hadir dalam jumlah banyak padahal sudah dihimbau untuk tidak menghadirkan massa. Pandangan yang mengganggu pun terlihat jelas dimana banyak orang tidak menggunakan masker. Akankah pilkada 2020 berjalan aman dan bebas dari penyebaran covid-19?

Pemaparan visi-misi lewat daring, tentu akan menimbulkan banyak persoalan baru, baik itu bagi para calon maupun bagi masyarakat. Kampanye lewat daring seperti itu sangat tidak efektif karena kampanye merupakan kesempatan yang sangat penting bagi para calon untuk bertatap muka dengan masyarakat selain untuk memaparkan visi-misi mereka tetapi juga untuk mengetahui situasi-situasi masyarakat yang membutuhkan perhatian dari para calon jika terpilih.  Ada beberapa persoalan yang ditemukan jika kegiatan kampanye daring tetap dilakukan, di antaranya:

Pertama, para calon tidak bisa mengunjungi wilayah-wilayah di daerahnya terutama wilayah terpencil yang membutuhkan perhatian serius. Biasanya para calon mengunjungi masyarakat dan berkampanye di beberapa wilayah jika hal ini ditiadakan maka calon pemimpin daerah kurang memiliki gambaran mengenai wilayah-wilayah dan kebutuhan penting dari masing-masing wilayah. Hal ini tentu amat berpengaruh pada kinerja para pemimpin ke depannya. Mereka tidak mengetahui persis apa yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat akar rumput.

Kedua, tidak dapat mendengar secara langsung apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Sekurang-kurangnya pada saat pemaparan visi-misi seperti biasa selama ini ada diskusi antara masyarakat dengan para calon terutama juga mungkin berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang menjadi kebutuhan mendasar mereka. Hal ini tidak bisa terjadi jika kampanye dibuat daring.

Ketiga, kampanye daring bisa berjalan mengandaikan masyarakat memiliki handpone android, listrik dan jaringan internet. Jika beberapa komponen penting ini tidak ada maka kampanye daring hanya akan diikuti oleh sebagian kecil orang terutama orang-orang yang mampu dan memiliki jaringan internet. Oleh karena itu, kampanye daring sesungguhnya tidak cocok dengan wilayah-wilayah kita yang nota bene belum merata dalam hal pembangunan.

Persoalan-persoalan inilah yang perlu dipertimbangkan secara serius dalam rangka penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi covid-19 ini. Selain persoalan-persoalan di atas tetapi juga pemerintah perlu mempertimbangkan kerugian secara ekonomis bila tetap dijalankannya pilkada dalam situasi sekarang ini. Pada umumnya pilkada membutuhkan dana besar untuk pengadakan kotak suara, penggandaan kerta suara, honor untuk para petugas yang bekerja memperlancar proses pilkada dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Lalu, jika pilkada dilakukan di tengah situasi sekarang maka anggaran pun akan melonjak naik karena ditambahkan dengan beberapa perlengkapan protokol kesehatan. Sementara itu, di sisi lain banyak masyarakat yang menderita akibat virus corona.

“Kenaikan anggaran signifkan di tengah pandemi dipengaruhi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang perbanyak. Ini sebagai konsekuensi dari pengurangan jumlah pemilih per TPS dari mula maksimal 800 orang menjadi maskimal 500 orang. Selain itu, biaya yang besar juga untuk pengadaan alat perlindungan diri penyelenggaran pemilu ataupun untuk pemilih, seperti masker, hand sanitizer, sarung tangan, pelindung wajah, dan disinfektan.” (Kompas, Rabu, 23 September 2020, hlm., 15.)

Melihat kenaikan dana yang akan digunakan dalam plikada yang akan datang ini, maka adalah lebih baik jika penyelenggaraan pilkada ditunda supaya segala dana yang dianggarkan untuk pilkada difokuskan untuk membantu masyarakat akar rumput yang terkena dampak pandemi covid-19. Semua pihak hendaknya bekerja sama untuk mencari solusi untuk memutus rantai penyebaran pandemi covid-19.

Siapa saja di muka bumi ini memiliki kemungkinan terpapar virus corona. Setiap orang bisa menjauhkan diri dari kemungkinan itu kalau betul memperhatikan protokol kesehatan. Sebagian besar wilayah di Indonesia tahun ini akan menyelenggarakan pilkada. Ini akan menjadi peluang baik bagi para politisi tetapi peluang buruk bagi semua warga negara karena kemungkinan besarnya tingkat penyebaran virus corona. Mari bersama kita menghindarkan diri dari peluang buruk itu dengan mempertimbangkan penyelenggaraan pilkada dengan bijaksana.